Rencana pemerintah membebankan bea masuk atau hak distribusi terhadap setiap film impor Amerika yang akan diputar di Indonesia ternyata berbuntut panjang. Asosiasi-asosiasi pemasok film impor, seperti Motion Picture Export Association of America (MPEAA) dan Ikatan Perusahan Film Impor Indonesia (Ikapifi) pun mengancam akan menghentikan distribusi film hollywood bercokol di bioskop-bioskop Indonesia. Dibalik pelarangan tersebut, ada hal penting yang seringkali luput dari perhatian dan bahasan masyarakat. Hal tersebut berkaitan akan eksistensi budaya lokal di mata masyarakat lokal.
Gambar bergerak (film) merupakan bentuk komunikasi massa visual di belahan dunia ini. Setiap minggunya, ratusan hingga jutaan orang menonton film di bioskop. Pada buku Komunikasi Massa, karya Elvinaro dkk, disebutkan bahwa di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket film terjual setiap tahunnya. Ini menandakan betapa besarnya minat masyarakat Amerika terhadap film. Tidak berhenti sampai di sana. Film-film Amerika terus disebarkan ke seluruh penjuru dunia agar disaksikan oleh miliaran penduduk bumi ini. Salah satu tempat yang memberikan sambutan hangat akan film Amerika adalah negara Indonesia.
Kita ketahui bahwa seperti televisi, tujuan masyarakat menonton film adalah memperoleh hiburan. Fungsi media massa, yaitu to inform, to educate, to entertain, dan kontrol sosial. Namun, pada media massa film terkandung fungsi persuasif. Pada film terkandung nilai-nilai dan budaya yang ditransformasikan kepada khalayak melalui audio visual bergerak.
Tergerusnya budaya bangsa
Sejak tahun 1979, perfilman nasional memiliki visi sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character building (Komunikasi Massa ,2007 :145). Melalui film nasionallah budaya bangsa, kearifan lokal akan perlahan-lahan ditransferkan kepada generasi penerus bangsa.
Pengaruh media massa film terasa lebih kuat dan berefek besar pada masyrakat modern. Film sendiri bisa memberikan efek agenda setting, yaitu efek langsung dan efek lanjutan (subsequent effects). Efek langsung berkaitan dengan isu budaya: apakah isu budaya dan nilai-nilai itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak; sedangkan efek lanjutan berupa persepsi (pengetahuan tentang budaya atau nilai-nilai yang terkandung di dalam film tersebut). Bisa dibayangkan jika setiap minggu selalu ada film impor Amerika yang ditayangkan dan ditonton oleh khalayak Indonesia. Lambat laun, budaya Amerikalah yang akan kita lihat di dalam kehidupan kita, sedangkan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal akan menjadi kenangan masa lalu saja.
Dengan adanya polemik akan dihentikannya film impor, maka kesempatan untuk perfilman nasional untuk bangkit lagi dengan membawa nilai-nilai kearifan lokal. Insan perfilman pun harus bisa memberikan cerita yang bagus dan didukung dengan visualisasi yang tak kalah canggihnya dengan film impor.
Fungsi film sebagai nation and character building akan segera tercapai jika pemerintah, insan perfilman nasional dan masyarakat bahu membahu untuk mewujudkannya. Memang hal yang tidak mudah untuk mengubah pola pikir generasi muda yang sudah “terkontaminasi” budaya Amerika melalui film hollywood-nya. Akan tetapi, tak ada salahnya jika kita memulainya dari langkah yang kecil, demi eksistensi kearifan lokal dan perfilman nasional.
Isu penggulingan pemerintah di tahun pemerintahannya jilid kedua terus menghangat. Isu penggulingan ini akan dilakukan oleh sejumlah elemen massa pada 20 Oktober mendatang di Istana negara. Ini semua disebabkan ketidakpuasan masyarakat akan pemerintah yang tidak bisa menjawab keinginan rakyat Indonesia. Berbagai dukungan pun terus mengalir untuk menjatuhkan rezim SBY-Budiono. Di samping itu pun ada pula pihak-pihak yang siap menjadi dukungan pemerintah untuk tetap memimpin negeri ini.
Sebagai pemerintah yang tahan akan kritikan dan mengungkapkan bawah kritikan itu adalah bagian demokrasi harus menerima semua ini. Perlu ada catatan-catatan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Catatan-catatan ini akan menjadi evaluasi revolusioner untuk tetap memimpin negeri ini. Jika tidak, tragedi 22 Mei 1998 mengenai penggulingan rezim orde baru akan terulang lagi. Jangan sampai ada kata-kata “Ganyang rezim SBY-Boediono”. Berikut hal-hal yang harus dicermati oleh masyarakat, mahasiswa dan kelompok pemantau pemerintah akan rezim SBY :
a. Kasus Century, kasus yang bergulir pada November 2008 untuk menyelamatkan Bank Century dan merugikan negara. Pansus pun telah dibentuk dan menjalankan tugasnya sebagai perekeomendasi. Akan tetapi, hanya fraksi Demokrat dan fraksi PKB yang menyatakan tidak ada kasus pelanggaran prosedur terhadap penyelamatan Bank Century. Akibat kasus ini pun, Sri Mulyani, Mantan Menteri Keuangan Kabinet Bersatu jilid II terlempar dari kabinet. Sepertinya terlempar enak, yaitu terlempar menjadi Direktur Pelaksan di World Bank. Perlu diingat, kasus ini masih belum selesai dan terkatung-katung.
b. Kriminalisasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), rezim SBY-Boediono ingin menunjukkan pemerintah yang bebas dari korupsi. Itu bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan, KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi dikhianati dengan mengkriminalkan dua pimpinan KPK, Bibit Samat Riyanto dan Candra M Hamzah. Kasus ini terus bergulir, tetapi pihak kepolisian tidak dapat membuktikan, malahan memberikan informasi yang berubah-ubah terkait penyadapan keduanya. Kasus ini memuncak ketika Cicak vs Buaya heboh di negeri ini. Di samping itu, kasus ini juga menimbulkan apa yang dinamakan mafia hukum. Sampai saat ini isu mengkriminalisasikan terus berlanjut dengan dinaikkannya status dua pimpinan KPK menjadi tersangka.
c. Kasus Mafia Pajak. Kasus yang satu ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dalam soal pajak. Begitu susah bagi pemerintah untuk mengembalikan citra Direktorat Pajak. Aparat pajak Gayus Tambunan, oknum kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya menjadi tokoh central kasus ini. Tidak hanya itu, masih banyak lagi para mafia pajak yang berkeliaran di tubuh pemerintah.
d. Konflik Perbatasan Dengan Malaysia. Kasus ini memiliki dampak besar. Tidak hanya perbatasan, kasus penganiayaan TKI di Malaysia, pencurian ikan, penangkapan petugas kelautan Indonesia dan isu perang pun terus berkembang. Pemerintah yang tidak tegas dan lamban dalam mengambil keputusan membuat gejolak di dalam negeri pun membara. Hingga aksi pembakaran bendera dan pelemparan kotoran ke kedutaan besar Malaysia di Jakarta tak dapat dihindari.
Dari empat evaluasi besar, tentunya masih banyak evaluasi lain yang harus diperhatikan. Evaluasi di bidang pendidikan, hukum, bencana alam dan banyak lagi harus menjadi point penting untuk tetap duduk di kursi pemerintahan bagi rezim SBY-Boediono. Hadapi kritikan rakyat pada 20 Oktober mendatang, beri solusi konkret dan jangan bergerak lamban dalam mengambil keputusan. Masyarakat Indonesia siap mendukung pemerintahan SBY-Boediono jika memberikan keinginan rakyat. Jika tak sanggup lagi, mundurlah dengan bijaksana, itu akan lebih baik untuk kemajuan dan keamanan negeri ini di masa mendatang.
